Rabu, 15 Mei 2013

Makalah kewirausahaan

PENGEMBANGAN KORPORASI
SEBAGAI PELAKU EKONOMI DI INDONESIA









Disusun oleh:
Ø  Budi  S






SMK TUNAS HARAPAN PATI
TAHUM PELAJARAN 2012/2013






1.    Pendahuluan

Pelaku Ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai
eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada
strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal
yang relatif terbatas. Pada strata menengah keatas dapat dijumpai beberapa bentuk
badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai
Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi sebagai suatu Korporasi,
Perseroan Terbatas atau PT, pasti mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan
dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain, terutama yang tidak berbentuk
BadanHukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.
Di dalam kondisi positif para pelaku ekonomi pada umumnya pasti dapat/mampu
mengembangkan diri sesuai dengan perencanaan internal masing-masing institusi.
Pengembangan tersebut dapat tercapai dengan sangat baik dan sehat apabila kondisilingkungan juga memberi dukungan, baik suasana politik dan keamanan yang kondusif,ada kepastian hukum serta tersedianya faktor pendukung lainnya. Sebaliknya dalamkondisi yang buruk, pengembangan diri pelaku ekonomi menjadi terhambat bahkanmungkin terhalang sama sekali. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah,bagaimana bentuk pengembangan pada pelaku ekonomi dimaksud?Fenomena yang ada memberikan suatu informasi bahwa pada strata perusahaanpada kelompok UKM relatif tidak menunjukkan adanya perubahan dan perkembanganinstitusional, tetapi cenderung mengembangkan diri pada kemampuan ekonominya. Faktajuga menunjukan bahwa mereka (UKM) lebih mampu bertahan dan tetap eksis, bahkandapat menaikkan produktivitasnya pada masa krisis ini. Sebaliknya usaha-usaha besarlahyang relatif lebih rentan dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan.





















Pada dasarnya unsur-unsur modal, teknologi, manajemen dan skill sebagai faktor
internal yang merupakan motor bagi pengembangan suatu perusahaan di samping faktorfaktoreksternal. Faktor-faktor eksternal yang juga dapat mendorong pengembanganperusahaan, termasud korporasi antara lain iklim berusaha, situasi kondusif dalamberusaha dan fasilitas yang dapat diperoleh. Kedua faktor tersebut dapat bersinergi dalamrangka mencapai suatu pengmbangan pelaku ekonomi yang bersangkutan, sehinggamencapai titik puncak tertentu.

Berbagai faktor eksternal pada dasarnya juga sangat mempengaruhi perilaku
pelaku ekonomi yang secara komprehensif mempengaruhi pelaku badan usaha dan
korporasi yang bersangkutan. Lingkungan bisnis/usaha yang sangat memberi perngaruh.terhadap perilaku badan-badan usaha dalam rangka mengembangkan perusahaan antaralain adalah:

- Faktor politik dan keamanan, sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dengan
aman dan mulus.
- Faktor hukum regulasi, untuk menjamin legalitas dan kepastian dalam
kelangsungan hidup perusahaan serta menjamin kemampuan berusaha.
- Ekonomi internasional dan ekonomi nasional, merupakan barometer terhadapproduktivitas perusahaan, yang secara langsung atau tidak memberi manfaat
pada masyarakat/pelanggan.
Faktor tersebut diatas pada dasarnya dapat sebagai faktir pengahambat, tetapi
dapat pula sebagai pendorong perubahan perilaku pelaku ekonomi dalam rangka
mengejar tujuan perusahaan yang paling utama, yaitu produktifitas dan efisiensi usaha.

Produktifitas perusahaan secara tidak langsung sangat penting bagi pengembangan
masyarakat pada lingkungan usaha dan masyarakat lain.
Dalam menuju pencapaian pada tingkat produktifitas dan efisiensi tertentu palaku
ekonomi melakukan gerakan yang dilakukan oleh para manajernya dengan
memanfaatkan berbagai faktor termasuk faktor-faktor eksternal dan faktor internal.
Disamping itu termasuk juga melakukan kerjasama antar perusahaan, bahkan melakukanrestrukturisasi usaha dengan sistimatis dan efisien. Oleh karena itu pengembangan suatuperusahaan sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku pengurus. Apakah pengurus(pemilik) atau pengurus (profesional) mempunyai peran yang sangat menentukan atautidak pada gerak dan langkah yang ditempuh oleh perusahaan untuk mengembangakandiri. Jadi perilaku manajer sangat berperan besar dalam prospek perusahaan padaumumnya.

Meskipun demikian pada banyak sisi masih mungkin terjadi berbagai kemungkinan
lain yang dapat terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara pemilik disatu pihakdan pengurus dipihak lain, sehingga menjadi faktor penghambat. Hambatan dapat terjadiapabila terjadi perbedaan persepsi antara manajer profesional (yang mempunyaipertimbangan rasional dan obyektit) dengan pemilik/pemegang saham pengendali (yangmempunyai kepentingan relatif terlalu besar untuk melakukan ekspansi). Gerakan dantindakan yang dilakukan oleh pengurus/pemilik dapat merupakan tindakan yang sifatnyayuridis dan yang non yuridis. Fenomena yang ada ternyata bahwa tindakan yang nonyuridis relatif lebih dominan, karena memang menjadi lebih dinamis dan dapat
dilaksanakan dengan cepat dan tepat dari aspek ekonomis dan manajerial. Dalam hal iniperangkat hukum perlu diperluas dalam rangka mengendalikan suatu kemungkinantimbulnya tindakan yang merugikan masyarakat. Meskipun demikian tidak jarang terjadijusteru terjadi kemunduran yang sangat berarti.
Sebagai akibat dari tindakan non yuridis tersebut, baik langsung atau tidak
langsung selalu mempunyai akibat hukum dan konsekuensi hukum yang seharusnya
memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana mestinya. Bagaimanapunpengembangan dan perkembangan perusahaan, sebagai pelaku ekonomi pastimenimbulkan dampak di dalam masyarakat, meskipun tidak menjadi perhatian yangmenyita energi, karena dampak positif dan negatifnya relatif berimbang.

2. Pola Pengembangan Korporasi sebagai Pelaku Usaha

Pengembangan korporasi di Indonesia pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam
beberapa model atau pola, yang secara sistimik dapat dibedakan antara pengembangan,karena:

1. Pola instimik dan tradisional karena jiwa wirausaha dari pendiri awal,
perusahaannya berkembang secara pasti dan bertahap, mulai dari usaha pribadi
kemudian menjadi perusahaan keluarga (dari Firma menjadi CV dan
dikembangkan menjadi PT keluarga dan akhirnya ekspansi menjadi PT terbuka
(PT TBK).

2. Pola yang sistimik, pola ini dimanfaatkan perusahaan-perusahaan yang lahir sudahdalam kondisi kuat dan besar.Pertama, karena pertimbangan rasional dan tepat dalam mengantisipasiperkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi internasional dan,Kedua, untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh negara dalam rangkakebijakan politik dan politik ekonomi pada suatu waktu.
Adapun pola modern yang lazim dipilih dalam mengembangkan perusahaan/
korporasi adalah sebagai berikut :

2.1. Pola pengembangan perusahaan sebagai pelaku ekonomi karena adanya
kerjasama operasional.

Pengembangan perusahaan dapat terwujud, karena adanya kerjasama antar
perusahaan. Kerjasama ini terjadi untuk mencapai tujuan perusahaan pada tingkat
tertentu. Pada keadaan ini perusahaan dapat berkembang, karena tercapainya
target. Pencapaian target masing-masing dapat terjadi apabila keduanya mencapai
suatu produktifitas tertentu. Untuk itu kerjasama antar perusahaan harus terjadi
dalam rangka memperoleh manfaat diantara diantara kedua belah pihak yang
saling menguntungkan, baik untuk mendapat pangsa pasar produksi ataupun
pangsa pasar bahan baku.
Kedua hal tersebut di atas baik secara hukum maupun secara ekonomis dapat
menimbulkan persoalan baru, tetapi tidak mempengaruhi eksistensi masing-masing
badan usaha sebagai suatu korporasi.




Pola kerjasama operasional antar perusahaan pada dasarnya tidak mempengaruhi
eksistensi perusahaan secara hukum. Kerjasama ini cenderung mengejar
kepentingan ekonomi yaitu untuk mencapai produktivitas dan efisiensi serta untuk
menguasai pangsa pasar. Tindakan tersebut biasanya dilakukan untuk menguasai
pangsa pasar, secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi kepentingan
konsumen. Antisipasi dalam hal ini ialah dengan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen dan Undang-Undang Persaingan Usaha yang sehat. Kerjasama antara
perusahaan di sini tidak mempengaruhi eksistensi perusahaan masing-masing,
baik secara ekonomis, manajemen maupun yuridis, sehingga masing-masing tetap
eksis secara ekonomi manajerial maupun yuridis dan mampu mengambil
keputusan sendiri, tanpa ijin dari pihak lain, kecuali dalam kerjasama.

2.2. Pola Pengembangan Korporasi yang Melahirkan Anak-Anak Perusahaan

Pola pengembangan inilah yang merupakan salah satu pola pengembangan
yang dilaksanakan oleh perusahaan/korporasi dengan Status Badan Hukum yang
mempunyai modal kuat, fasilitas memadai dan kekuatan negosiasi yang kuat pula.
Pola ini secara teoritis menjadi pola konglomeratisasi. Pola ini sangat diminati
oleh para pihak yang mempunyai kekuatan di dalam masing-masing perusahaan
untuk menghimpun potensi ekonomi menjadi potensi-potensi lebih kuat dan lebih
luas jangkauannya. Jaringan yang dijangkau menjadi semakin kuat, sehingga
mampu “menguasai” pangsa pasar sedemikian rupa, yang dapat menekan
kepentingan Konsumen.

Perusahaan dalam hal ini korporasi yang telah berkembang termasuk karena
berhasil melaksanakan kerjasama operasional atau karena kegiatan lain secara
institusional berkembang dan melahirkan (dalam pengertian mendirikan
perusahaan baru/PT baru atau melakukan penyertaan modal yang sifatnya
ekspansif). Tindakan yang ekspansif tersebut secara pasti dan bertahap
melahirkan anak -anak dan cucu perusahaan dalam suatu jaringan yang kuat dan
solid.

2.3. Pola pengembangan Korporasi/Perusahaan dengan Konsep Restrukturisasi

Restrukturisasi pada dasarnya mempunyai makna yang netral, yaitu
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 740/KMK-
01/1989 sebagai tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas
perusahaan melalui perubahan status hukum, organisasi dan pemilikan saham.
Pada dasarnya restrukturisasi adalah suatu proses untuk secara terencana
mengolah pola perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, agar dapat
mencapat tujuan perusahaan dengan lebih baik. Perubahan-perubahan perlu
dilakukan untuk mengantisipasi lingkungan usaha/faktor eksternal yang sudah
berubah. Perubahan faktor eksternal harus diikuti oleh faktor internal, termasuk
manajemen umum perusahaan, organisasi perusahaan, SDM sumber daya
keuangan dan sumber daya teknologi.
Secara teoritis terdapat tiga konsep dasar yang dapat dimanfaatkan untuk
mengembangkan korporasi yaitu secara horisontal, vertikal atau konglomerat.
Pilihan terhadap cara tadi sangat bergantung pada kondisi masing-masing dan
bagaimana cara pandang manajer pengendali memaknai dan pemilik perusahaan
menerapkan kepentingan.
Undang-Undang PT memberikan peluang dan kesempatan kepada Korporasi
(PT) melakukan restrukturisasi dengan tiga kemungkinan yaitu Merger
(penggabungan), Konsolidasi (peleburan) dan Akuisisi (pengambil-alihan) yang
diatur lebih lanjut pada PP No. 27 Tahun 1998.
Kegiatan melakukan restrukturisasi tersebut pada satu sisi memang merupakan
satu langkah positif untuk mengembangkan diri. Sebaliknya pada sisi lain terjadi
kemungkinan yang sebaliknya, yaitu korporasi yang harus dikorbankan untuk
dilikuidasi sehingga eksistensinya menjadi lenyap.
Adapun alasan-alasan utama untuk melakukan restrukturisasi antara lain
adalah :
- Untuk melakukan ekspansi perusahaan.
- Untuk meningkatkan sinergi perusahaan.
- Untuk melakukan diversikasi.
- Untuk meningkatkan bonafiditas dari manajemen atau pemegang Saham.
- Untuk meminimalkan risiko keuangan dan menurunkan tingkat modal.
- Dan beberapa hal lagi yang sifatnya sangat teknis dan strategis.
Hasil dari perusahaan-perusahan yang melakukan restrukturisasi, relatif positif
untuk kepentingan internal. Bagaimana untuk kepentingan pihak ketiga dan
masyarakat?. Antisipasi untuk itu dapat dilakukan dengan berbagai upaya campur
tangan negara dalam rangka melindungi kepentingan pihak ketiga.

Restrukturisasi Perusahaan melalui 3 (tiga) Konsep Penggabungan-Peleburan-
Pengambil-alihan, dalam rangka mengembangkan perusahaan dengan konsep :
Penggabungan
Peleburan
Pengambil-alihan

3. Perilaku Korporasi Sebagai Faktor Pengembangan Korporasi Perusahaan PelakuEkonomi

Pengembangan korporasi sangat ditentukan oleh kreatifitas semua pihak yang
terlibat di dalam kegiatan korporasi yang bersangkutan, terutama para manajemennya/pengurusnya. Dalam hal ini dapat terjadi pengurus sama dengan pemilik atau pengurusmerupakan pengurus yang profesional.Pengembangan korporasi yang diperlihatkan sebagai pengembangan perilakukorporasi pada umumnya mengacu pada beberapa konsep pemikiran tertentu sebagaiberikut :

1. Untuk mencapai suatu efisiensi tertentu sehingga korporasi perusahaan berusaha
untuk melakukan ekspansi dengan sangat gencar.
2. Untuk melakukan difersifikasi usaha, dalam rangka mencegah kemungkinan
kerugian pada satu sektor usaha.
3. Untuk menguasai pangsa pasar sampai batas tertentu.
4. Untuk memperoleh keuntungan pajak, karena ada perampingan.
5. Untuk memperoleh keuntunganselisih nilai kekayaan.
6. Untuk memperoleh prestasi kebanggaan pribadi atau kelompok.




Dalam hal ini yang mendorong terjadinya ekspansi hanya karena kebanggaan
perorangan.Jadi pada dasarnya semangat dari perilaku pihak-pihak yang berkaitan denganpengembangan suatu korporasi/perusahaan yang paling dominan adalah perilakuberusaha dan semangat beraktifitas dan memajukan usaha yang tanpa batas. Semangatyang luar biasa itulah yang mendorong dilahirkannya usaha-usaha baru sebagaimanayang diinginkan. Semangat itu pulalah yang menyebabkan terjadinya pilihan atas polapolapengembangan perusahaan, yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.Perilaku pengurus/pengurus pemilik juga sangat didorong oleh fasilitas yang rentangwaktu antara dekade tujuh puluhan sesuai akhir sembilan puluhan sangat menjanjikan.Dari kenyataan yang dapat diperhatikan untuk dievaluasi, maka dapatlah dikatakanbahwa perilaku korporasi ditentukan oleh perilaku para pengurus dan pemilik, atau pihakpengendali manajemen lainnya. Bentuk korporasi yang dikembangkan tetap pada bentukstandar Perseroan Terbatas yang berkembang adalah aktifitas dari jaringan usahanya,yang mampu berada dalam suatu kelompok atau group usaha yang dominan di hampirbanyak lini produksi maupun distribusi.

4. Pengembangan Korporasi di Indonesia Suatu Telaah

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa bentuk korporasi di Indonesia hampir tidak
ada perkembangan yang berarti kecuali tentang pengembangan korporasi itu sendiri
sebagai suatu institusi yang mempunyai tujuan sebagai organisasi ekonomi yang
mengejar keuntungan ekonomi.
Korporasi di Indonesia secara formal ditandai dengan ciri sebagai Badan Hukum
dengan nama Perseroan Terbatas yang merupakan sepadan dengan NV (Naamloze
Venootschap), yang setara dengan “Sendirian Berkad”, di Malaysia dan Limited di negaranegaralain.

Pada dekade delapan puluhan mulai dengan jelas dan formal dibedakan antara PT
tertutup/PT keluarga dengan PT tertutup/PT publik. Meskipun demikian keduanya adalahkorporasi yang sama dengan perbedaan-perbedaan tertentu, karena secara organisasirnempunyai bentuk dan standard/baku. Yang terjadi adalah modifikasi struktur organisasikarena alasan operasional atau alasan praktis yang menyesuaikan dengan kebutuhan.Secara tradisional terdapat kemungkinan bahwa korporasi terbentuk karenaperusahaan badan usaha yang sudah ada dibubarkan, kemudian berubah bentuk jadiPerseroan Terbatas (PT), misalnya Persekutuan dengan Firma atau PersekutuanKomanditer merubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas.Pengembangan dan perkembangan korporasi di Indonesia dapat ditandai dari duarentang waktu dengan batas berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas. Oleh karena itu perkembangan korporasi dan dampaknya dapatditelaah dalam dua periode yaitu sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undangtersebut.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, pengembangan dan
perkembangan korporasi di Indonesia sulit diikuti dengan seksama karena :
- Tidak adanya perangkat peraturan yang mengaturnya termasuk tidak ada
ketentuan tentang prosedur dan syarat. Oleh karena itu perkembangan dan
pengembangan korporasi cenderung menuju pada konglomerair atas dasar ingin
melakukan ekspansi dan perluasan usaha dan penguasaan pasar semata-mata.
Dampak negatifnya adalah adanya kecenderungan menuju pada "monopoli" yang
pasti terjadi persaingan tidak sehat.
- Setelah berlakunya Undang-Undang PT (1995) dan Peraturan Pemerintah No.27
Tahun 1998, maka setiap restrukrisasi yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas
harus memenuhi syarat dan prosedur dari perangkat tersebut di atas. Jadi tetap
dalam kendali yang pasti.
Dengan demikian pengembangan suatu korporasi/perusahaan sangat dibutuhkan
perangkat peraturan tertentu sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kesempatan danstrategi yang dapat merugikan kepentingan ekonomi negara dan kepentingan
masyarakat.









































Daftar Pustaka yang dipergunakan sebagai acuan

Allen and Overy (et,all) Merger and Acquistions, Yearbaad, 1998
Bengtsson Mc Donaghs Ann, Manajemen Merger dan Akuisisi, Manajemen. No.150, PT
Pustaka Binawan Pressido, 1994.
Sri Redjeki, Hartono, Pengaruh dan Akibat Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Terhadap
Pihak Ketiga, Seminar Aspek Hukum Merger, Konsolidasi Akuisisi dalam Era Global,
BPHN, 10-11 September 2000.
------ . Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Mandar Maju, Bandung 2000.
-------. Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung 1999.